Flash Boat – Konsolidasi Orang-orang Sipil menilai penembakan yang mengakibatkan kematian oleh kepolisian pada tersangka aktor kejahatan jalanan.
Periset Instansi Pertolongan Hukum (LBH) Orang-orang Ma’ruf Bajammal menyampaikan, polisi tidak semestinya lakukan penembakan yang mengakibatkan kematian pada aktor kejahatan jalanan manfaat menanggulangi tindak kejahatan mendekati Asian Games 2018. Menurutnya, semestinya polisi bertindak yang lebih efisien dalam menanggulangi kejahatan.
” Jika itu dikerjakan untuk menahan aksi kriminil, polisi semestinya bertindak yang efisien. Karena itu jika penegakan hukum dikerjakan lewat cara yang efisien semestinya tak perlu lewat cara semacam ini (tembak mati), ” kata Ma’ruf pada Kompas. com, Minggu (22/7/2018).
Mendekati acara Asian Games 2018, polisi lakukan pengamanan di sejumlah titik di Jakarta.
Pekerjaan itu diberi nama operasi kewilayahan mandiri yang diadakan pada 3 juli sampai 12 juli 2018.
Berdasar pada catatan Konsolidasi Orang-orang Sipil, dalam operasi itu, polisi lakukan penembakan pada 52 aktor kejahatan serta 11 salah satunya meninggal.
Ma’ruf memberikan, pihaknya tidak melarang aksi yang dikerjakan polisi untuk menangani kejahatan kriminil.
Akan tetapi, bila mesti hingga sampai menghilangkan nyawa aktor tersangka kejahatan, hal itu telah bertentangan dengan UUD 1945 yang jamin hak hidup tiap-tiap orang.
Diluar itu, ia menyampaikan, aksi itu juga tidak mematuhi Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan ketentuam hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil serta berimbang.
” Karena penegakannya juga mesti sama dengan ketentuan hukum. Ada prosedur hukum yang perlu ditempuh, ” tutur Ma’ruf.
Menjadi contoh, pada tahun 2017, berdasar pada pantauan media dalam jaringan (media daring) yang dikerjakan LBH Orang-orang, praktek extra judicial killing (pembunuhan diluar putusan pengadilan) sudah menghilangkan nyawa 99 orang yang disangka menjadi aktor tindak pidana narkotika.
Polisi juga sifatnya, kan, temukan momen pidana bukan memastikan hukum pada aktor pidana. Jika berikut triknya polisi merangkap tuch sekaligus juga jadi hakim, ” kata Ma’ruf.
Mengenai Konsolidasi Orang-orang Sipil ini terbagi dalam ICJR, LBH Jakarta, Amnesty Indonesia, Kontras, LBH Orang-orang, PKNI, serta Imparsial
