Flash Boat – Tingginya tindak pidana korupsi di Sumatera Utara, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan ke propinsi ini. Mereka lakukan pendampingan langsung terhadap pemerintah daerah. Pendampingan ini adalah salah satu wujud pencegahan pada tindak pidana korupsi. Sebab penindakan yang kita jalankan tak mengurangi tindak pidana korupsi, kita pula lakukan pencegahan, jelas Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
pada Awal Mulanya, KPK sudah memanggil sekda di Sumut dan menelaah system yang salah. Kesalahan itu di harapkan bakal diperbaiki sehingga mencegah tindak pidana korupsi di hari esok. Sumut dengan Riau dan Banten adalah propinsi yang amat diawasi KPK disaat ini. Penyebabnya, di daerah ini korupsi berulang kali berlangsung. Tindak pidana luar biasa itu melibatkan eksekutif, legislatif dan pihak swasta.
Tidak Hanya itu, KPK pun menyoroti rendahnya kesadaran penyelenggara negeri di Sumut yang melaporkan harta kekayaannya. Baru 6,25 % di tingkat eksekutif dan 2,04 % di tingkat legislatif, sebut Alexander. KPK pun mengamati tetap kuatnya intervensi yang berjalan dalam aspek perencanaan aktivitas dan biaya, pengadaan barang dan jasa, juga alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Salah satu upaya yang dilakukan KPK mencegah tindak pidana korupsi di Sumut yakni bersama menempatkan unit pekerjaan kusus. Jadi kita bukan menempatkan kantor perwakilan di sini. Tetapi satgas. Apabila tugasnya sudah selesai di Sumut bakal pindah ke propinsi lain, terang Alexander.
